Malam di Palembang kini menemukan denyut barunya di Jalan Kolonel Atmo. Car Free Night (CFN) yang diresmikan Ratu Dewa menghadirkan sesuatu yang lama hilang: ruang publik yang hidup. Jalan tidak lagi sekadar infrastruktur, tetapi menjelma menjadi panggung—tempat manusia hadir, berinteraksi, dan membangun makna bersama.
Namun sebelum euforia itu mengeras menjadi keyakinan, ada baiknya kita menoleh ke belakang. Sebab sejarah ruang publik di Palembang bukanlah sejarah yang sepenuhnya berhasil. Ia justru dipenuhi proyek-proyek ambisius yang lahir dengan gegap gempita, tetapi berakhir dalam sunyi.
Salah satu contoh paling nyata adalah Lorong Basah di kawasan 16 Ilir. Pada era Harnojoyo, kawasan ini disulap menjadi Lorong Basah Night Culinary (LBNC), sebuah destinasi wisata kuliner malam yang diproyeksikan menjadi ikon kota, terutama dalam momentum Asian Games 2018.
Proyek tersebut tidak kecil. Ia dibangun dengan investasi miliaran rupiah, dilengkapi kanopi modern, pencahayaan estetik, dan konsep ruang yang dirancang untuk menarik wisatawan.
Pada awalnya, Lorong Basah memang sempat hidup—ramai oleh pedagang dan pengunjung, penuh oleh harapan.
Namun waktu bergerak lebih cepat dari perencanaan.
Hari ini, Lorong Basah lebih menyerupai ruang yang ditinggalkan. Untuk mencapainya, orang harus melewati lorong-lorong sempit di bawah Jembatan Ampera.
Bangunan yang dulu tampak modern kini kusam. Kanopi bocor, rangka atap berkarat, dan pedagang yang tersisa harus memasang terpal tambahan agar dagangan mereka tidak basah saat hujan.
Apa yang dulu dirancang sebagai pusat ekonomi malam, kini menjadi contoh nyata bagaimana ruang publik bisa kehilangan fungsi sosialnya.
Kisah ini bukan satu-satunya.
Jalan Jenderal Sudirman pernah diproyeksikan sebagai kawasan pedestrian modern—ramah pejalan kaki, estetik, dan menjadi wajah baru kota. Infrastruktur dibangun, trotoar diperlebar, dan narasi kota modern digaungkan.
Namun seperti Lorong Basah, proyek ini juga tersandung pada fase yang sama: kehidupan tidak pernah benar-benar tumbuh di atasnya. Ia menjadi ruang yang selesai secara fisik, tetapi gagal secara sosial. Hingga kemudian CFB Atmo menjadi alternatif pemindahan Pedestrian Jalan Sudirman.
Dari dua kasus ini, terlihat pola yang berulang: pembangunan ruang publik di Palembang cenderung berhenti pada tahap proyek, bukan berlanjut menjadi ekosistem.
Di sinilah CFN Atmo hadir—membawa harapan sekaligus risiko yang sama.
Berbeda dengan Lorong Basah atau pedestrian Sudirman, CFN tidak membangun ruang baru.
Ia hanya “meminjam” ruang yang sudah ada—menutup Jalan Kolonel Atmo dari kendaraan dan menyerahkannya kepada manusia. Pendekatan ini dikenal dalam kajian urban sebagai temporary urbanism, yakni strategi menghidupkan kota melalui intervensi sementara yang fleksibel.
Secara teori, pendekatan ini lebih adaptif dan berbiaya rendah. Ia tidak bergantung pada infrastruktur permanen, tetapi pada aktivitas sosial yang terus diulang. Namun justru di sinilah tantangannya: keberhasilan CFN sepenuhnya bergantung pada konsistensi.
Lebih dari 188.000 pelaku UMKM di Palembang disebut-sebut akan menjadi tulang punggung program ini. Tetapi angka itu hanya akan bermakna jika benar-benar hadir secara rutin.
BACA ARTIKEL TERKAIT :
- CFN Kolonel Atmo Diluncurkan, Dorong 188 Ribu UMKM di Palembang
- Layar di Tengah Jalan : Saat Film Lokal Menyapa Penonton di Car Free Night Atmo
- Malam ini, Empat Film, Empat Wajah Sumsel: Identitas Lokal di Tengah Keramaian CFN
Tanpa keberlanjutan, CFN hanya akan menjadi festival sesaat—ramai di awal, lalu perlahan menghilang, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Pernyataan Gubernur Herman Deru tentang pentingnya keberlanjutan menjadi sangat relevan.
Antusiasme warga pada malam peluncuran memang tinggi. Namun sejarah menunjukkan bahwa antusiasme awal tidak pernah cukup untuk menjaga sebuah ruang tetap hidup.
Masalah mendasar dari kegagalan ruang publik di Palembang bukanlah pada desain, melainkan pada sense of ownership. Masyarakat hadir sebagai penonton, bukan sebagai pemilik. Mereka datang, menikmati, lalu pergi—tanpa keterikatan jangka panjang.
Akibatnya, ketika euforia mereda, ruang itu pun kehilangan energi.
Lorong Basah gagal karena kehilangan pengguna setianya. Pedestrian Sudirman stagnan karena tidak pernah benar-benar dihidupi. Keduanya menjadi bukti bahwa ruang tanpa komunitas hanyalah ruang kosong.
CFN Atmo memiliki peluang untuk keluar dari pola itu—tetapi juga berada dalam risiko yang sama.
Secara sosiologis, ruang publik yang hidup membutuhkan tiga syarat: aktivitas rutin, keberagaman pengguna, dan rasa aman. CFN sudah memiliki dua yang pertama—UMKM sebagai penggerak ekonomi dan komunitas sebagai pengisi ruang. Namun satu hal yang paling krusial adalah kontinuitas.
Tanpa ritme yang berulang, ruang tidak akan pernah menjadi kebiasaan.
Di titik ini, ajakan Walikota Ratu Dewa agar masyarakat “menjaga dan meramaikan bersama” bukan sekadar retorika. Ia adalah inti dari keberhasilan program. Sebab kota tidak dibangun oleh proyek, melainkan oleh kebiasaan yang terus diulang.
Jika warga datang hanya karena penasaran, CFN akan berumur pendek. Tetapi jika warga datang karena merasa memiliki, maka ia berpeluang bertahan.
Pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi: seberapa ramai CFN malam ini? Melainkan: apakah ia akan tetap hidup enam bulan ke depan?
Sejarah Palembang memberi alasan untuk bersikap kritis. Investasi miliaran rupiah di Lorong Basah tidak cukup untuk menjaganya tetap hidup. Infrastruktur megah di Sudirman tidak cukup untuk membuat orang tinggal.
Maka CFN Atmo harus belajar dari kegagalan itu.
Ia tidak membutuhkan bangunan baru, tetapi membutuhkan komitmen baru—dari pemerintah dan dari masyarakat. Tanpa itu, CFN hanya akan menjadi catatan tambahan dalam daftar panjang proyek kota yang gagal bertahan.
Namun jika berhasil, ia bisa menjadi titik balik. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Palembang tidak hanya menciptakan ruang publik—tetapi juga berhasil menjaganya tetap hidup.**
Palembang-Muaraenim, 19 April 2026
