Oleh waktu, janji sering berubah menjadi gema yang pelan-pelan memudar. Tetapi bagi para seniman di Palembang, gema itu justru terus dipelihara—diingat, diulang, dan sesekali ditagih. Salah satunya adalah janji penganggaran dana sebesar Rp 1 miliar untuk pembenahan Gedung Kesenian Palembang, yang pernah diucapkan ketika Ratu Dewa masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah. ((24/6/2024)
Kini, pada 2026, saat ia telah berada di pucuk kepemimpinan sebagai wali kota, janji itu kembali mengemuka. Bukan sekadar nostalgia, melainkan kebutuhan yang belum juga menemukan bentuk nyatanya.
Malam 24 Juni 2024, Gedung Kesenian Palembang pernah riuh oleh pertemuan para seniman dalam acara Besanjo Seniman. Musik, film, hingga pantomim mengisi ruang yang lama dianggap “setengah hidup” itu.
Di antara hadirin, tampak tokoh-tokoh budaya, komunitas, hingga pejabat kota. Di situlah, janji itu diucapkan—tegas, bahkan terdengar optimistis.
“Minimal satu miliar rupiah akan kita anggarkan untuk membenahi Gedung Kesenian ini,” kata Ratu Dewa kala itu.
Janji itu disambut harapan. Gedung Kesenian, yang berdiri dengan nilai historis sebagai bagian dari wajah kota lama Palembang, diharapkan tak sekadar menjadi bangunan tua, tetapi pusat denyut kebudayaan—ruang hidup bagi seniman untuk berkarya dan bertahan.
Namun dua tahun berselang, pertanyaan sederhana mulai mengemuka: sejauh mana janji itu berjalan?
BACA ARTIKEL SEBELUMNYA :
Pemkot Akan Anggarkan 1 Miliar Untuk Gedung Kesenian Palembang
Bagi sebagian seniman, Gedung Kesenian masih berada di titik yang sama—hidup, tetapi belum sepenuhnya layak. Beberapa fasilitas dasar disebut belum memadai. Kenyamanan ruang, dukungan teknis pertunjukan, hingga perawatan bangunan masih menjadi catatan lama yang berulang.
Padahal, sejak awal, gagasan yang dibangun bukan sekadar renovasi fisik. Gedung itu diharapkan menjadi pusat ekonomi kreatif—tempat di mana seni tidak hanya dipentaskan, tetapi juga menghidupi.
“Seniman itu tidak hanya butuh panggung, tapi juga ekosistem,” ujar seorang pelaku seni yang terlibat dalam kegiatan di gedung tersebut.
Pernyataan itu seolah mengingatkan kembali suasana diskusi dua tahun lalu. Saat itu, Sultan Mahmud Badaruddin IV RM Fauwaz Diradja menegaskan bahwa Gedung Kesenian bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang para seniman Palembang sendiri. Karena itu, ia berharap ruang tersebut benar-benar menjadi tempat berkembangnya kebudayaan.
Harapan serupa juga disuarakan komunitas budaya. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya, Vebri Al Lintani, kala itu bahkan secara terbuka mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah.
“Mimpi kita sederhana, Gedung Kesenian ini hidup 24 jam seperti Taman Ismail Marzuki di Jakarta,” katanya.
Mimpi yang hingga kini masih menggantung.
Di tengah geliat pembangunan kota dan maraknya ruang-ruang publik baru, posisi Gedung Kesenian menjadi semacam paradoks. Ia ada, tetapi belum sepenuhnya hadir. Digunakan, tetapi belum sepenuhnya difungsikan.
Sebagian pihak melihat persoalan ini bukan semata soal anggaran, melainkan konsistensi kebijakan. Janji Rp1 miliar, dalam konteks ini, menjadi simbol—tentang sejauh mana kesenian ditempatkan dalam prioritas pembangunan kota.
Kini, ketika kepemimpinan telah berganti peran dari sekda menjadi wali kota, ruang untuk merealisasikan janji itu justru terbuka lebih lebar. Pertanyaannya tinggal satu: apakah janji itu akan tetap menjadi arsip pernyataan, atau benar-benar menjelma menjadi perubahan?
Para seniman tampaknya tidak menuntut muluk. Mereka hanya ingin apa yang pernah diucapkan, dihadirkan.
Sebab bagi mereka, Gedung Kesenian bukan sekadar bangunan. Ia adalah rumah—yang sejak lama menunggu untuk benar-benar dihuni.**
Palembang – Muaraenim, 19 April 2026
