Cobalah berhenti sejenak di warung kopi, di pinggir jalan mana saja di Indonesia. Di sana, di antara kepulan uap kopi dan obrolan ringan, rakyat sedang membayar pajak — tanpa mereka sadari.
Saat rakyat menyeruput kopi seharga Rp5.000, di dalamnya sudah terkandung PPN 11%.
Ketika rakyat menyalakan rokok untuk menenangkan pikiran, rakyat baru saja membayar cukai yang jumlahnya bisa lebih besar dari harga tembakaunya sendiri.
Ironinya, rakyat kecil yang duduk di bangku plastik itulah yang setiap harinya menalangi roda ekonomi negara.
Tanpa stempel, tanpa slip gaji, tanpa NPWP. Tapi lewat rokok, sabun, bensin, listrik, gas dan beras, mereka menyetor rupiah demi rupiah ke kas negara.
Jadi, siapa sebenarnya yang lebih kaya — rakyat atau negara?
Gaji dari Rakyat
Banyak orang lupa — bahkan mungkin para pejabat sendiri lupa — bahwa setiap rupiah gaji mereka adalah uang rakyat.
Gaji presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, ASN, TNI, Polri, semuanya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari rakyat.
Bahkan uang makan di rapat dinas, honor perjalanan, hingga pembelian mobil dinas — semuanya berasal dari saku rakyat, baik yang disadari atau tidak.
Jadi ketika seorang pejabat berdiri di podium dan berkata, “Kami bekerja untuk rakyat,” seharusnya ia menunduk hormat lebih dalam — karena rakyatlah majikan sejati yang membayar keringat dan waktu mereka.
Kita sering mendengar kalimat: “Negara kaya, tapi rakyat miskin.” Padahal, kalau kita mau jujur, justru rakyatlah yang membuat negara kaya.
Rakyatlah yang setiap hari menyetor, meski tidak pernah mengeluh, bahkan sering tidak tahu mereka sedang menyetor.
Negara itu bukan entitas yang punya tambang emas di dada bumi, atau ladang minyak di belakang kantor.
Negara hanya pandai mengumpulkan, mengelola, dan (kadang) membelanjakan uang yang sebenarnya milik rakyat.
Yang Kaya Itu Rakyat
Mari kita hitung sederhana. Seorang pegawai swasta bergaji Rp10 juta dipotong PPh21 setiap bulan, membayar PPN saat belanja, PBB untuk rumah, pajak kendaraan, dan PBBKB lewat bensin.
Sementara rakyat kecil yang berjualan sayur di pasar, walau penghasilannya pas-pasan, tetap ikut menanggung pajak lewat setiap pembelian sabun, beras, atau pulsa, retribusi pasar dan lainnya.
Rakyat Indonesia — dari kelas bawah hingga menengah — menanggung lebih dari 80% total penerimaan negara lewat pajak dan konsumsi.
Artinya, seluruh gaji aparatur negara, pembangunan jalan, dan proyek mercusuar, pada dasarnya adalah “patungan” dari uang rakyat.
Maka, secara moral, rakyat adalah “pemberi kerja terbesar” di negeri ini. Dan bila diukur dari jumlah uang yang mereka sumbangkan, rakyat jauh lebih kaya dari negara.
Tak Pernah Terasa, Tapi Selalu Ada
Setiap kali kita menyalakan motor dan membeli bensin, kita sedang membayar pajak bahan bakar. Setiap kali kita makan di warung, kita membayar pajak restoran.
Bahkan saat kita beli pulsa, beli gas, bayar listrik, nonton YouTube Premium, atau pesan makanan lewat aplikasi, kita sedang menunaikan kewajiban fiskal yang diam-diam.
Rakyat miskin mungkin tidak membayar PPh karena gajinya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tapi rakyat tetap membayar pajak lewat PPN, cukai, dan retribusi. Rakyat membayar pajak bahkan ketika rakyat lapar.
Rakyat menyumbang, bahkan ketika negara tidak sempat menatap rakyat.
Negara Harus Malu
Karena itu, ketika ada pejabat yang bangga menyebut “uang negara,” kita boleh tersenyum sinis sedikit.
Tidak ada uang negara tanpa uang rakyat. Negara hanya menjadi bendahara besar yang mengelola iuran dari 275 juta manusia. Dan kadang, bendahara itu tidak selalu pandai mengatur.
Negara mestinya malu jika masih ada rakyat miskin membayar pajak lewat mie instan dan rokok, sementara korupsi miliaran rupiah dianggap kesalahan administratif.
Negara mestinya malu jika rakyat kecil antri BBM, sementara pejabatnya berganti mobil dinas setiap dua tahun.
Kita ini acapkali aneh. Mengapa? sebab, kita ini bangsa yang suka bangga dengan milik orang lain. Padahal semua yang dibanggakan itu dibayar oleh rakyat kecil.
Kritik itu bukan caci maki, melainkan cermin: agar pejabat, ASN, bahkan kita semua, sadar bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Negara bukan “atasan,” tapi perpanjangan tangan rakyat.
Antara “Tampan” dan Amanah
Di tengah segala ironi itu, muncul program seperti TAMPAN yang digagas H Zulfikar Ali Fajri, Kepala KUA Ilir Timur Satu Palembang — Tausiyah di Masjid dan Musholla Perkantoran (TAMPAN). Sebuah langkah sederhana namun bermakna: mengingatkan bahwa spiritualitas mesti hidup juga di kantor, bukan hanya di masjid.
Bayangkan jika semangat “TAMPAN” itu menjalar ke seluruh birokrasi: para ASN yang sadar bahwa setiap rupiah yang mereka terima adalah titipan rakyat, bukan rezeki dari negara.
Bahwa tanda tangan mereka di surat dinas bukan kekuasaan, tapi pelayanan. Bahwa kursi jabatan bukan hak, tapi ladang ibadah. Kalau itu bisa terwujud, maka negara akan benar-benar “tampan ” : bukan karena dasinya rapi, tapi karena hatinya bersih.
Rakyat, Jangan Minder
Jadi mulai hari ini, wahai rakyat kecil, jangan minder di hadapan pejabat. Rakyat yang jualan di trotoar, yang menyapu di kantor, yang bayar listrik, membeli gas melon dan mengisi bensin — rakyatlah penyandang dana utama republik ini.
Presiden, menteri, jenderal, sampai staf administrasi — semua digaji oleh rakyat.
Pejabat bekerja atas mandat rakyat. Mereka seharusnya melayani rakyat, bukan sebaliknya. Berjalan melangkah tegap. Dagu terangkat. Dua tangannya seolah ada kelapa di bawah keteknya, tak sanggup dilipat walau sebatas memberi salam kepada rakyat : si pemberi gaji.
Dan jika kelak ada pejabat yang lupa diri, yang merasa lebih tinggi dari rakyat, ingatkan dia pelan-pelan: “Pak, gaji Bapak itu dari uang saya beli sabun dan bensin, lho.”
Mungkin ia akan tersenyum kecut, mungkin juga tidak paham.
Tapi setidaknya, untuk sesaat, keangkuhan birokrasi itu akan retak oleh kebenaran sederhana : Bahwa di negeri ini, rakyatlah yang paling kaya — karena dari tangan rakyat-lah, seluruh kehidupan negara ini berjalan. Hidup rakyat!
Muaraenim, Oktober 2025
