Delapan puluh tahun perjalanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sebuah kisah panjang tentang daya juang, adaptasi, dan loyalitas terhadap bangsa.
Dari hutan-hutan gerilya di masa revolusi kemerdekaan hingga operasi penjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, TNI telah melewati ujian sejarah yang berlapis.
Kini, di usia ke-80, tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar ancaman konvensional berupa agresi militer, melainkan juga ancaman multidimensi: terorisme, siber, bencana alam, hingga konflik sumber daya.
Perayaan HUT TNI bukan hanya ritual seremonial tahunan. Ia adalah momen refleksi—bagi prajurit, pemerintah, dan masyarakat—tentang sejauh mana militer Indonesia menjaga kontrak sosial yang diwariskan sejak awal: bersama rakyat, TNI kuat.
Kontrak sosial inilah yang membedakan TNI dari banyak angkatan bersenjata lain di dunia. TNI lahir bukan sebagai tentara profesional murni hasil pembentukan negara, tetapi lahir dari rakyat yang bangkit melawan penjajah. Kedekatan itu harus dijaga di tengah perubahan zaman.
Namun, refleksi juga harus disertai kritik sehat. Modernisasi alutsista yang masih lambat, disparitas anggaran pertahanan dibanding negara tetangga, serta kompleksitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik menuntut TNI untuk terus berbenah.
Di satu sisi, rakyat Indonesia berharap TNI tetap menjadi kekuatan tempur yang disegani. Di sisi lain, TNI juga dituntut hadir di tengah rakyat: membantu saat bencana, membangun ketahanan pangan, mendukung pendidikan, hingga menjaga stabilitas keamanan di daerah rawan konflik.
Tugas ganda ini tidak mudah. Tapi di sinilah keunikan peran TNI: sebuah militer yang sekaligus memikul misi sosial. Tidak semua negara bisa menyeimbangkan dua hal ini.
Amerika Serikat punya National Guard yang membantu masyarakat saat bencana, namun TNI melangkah lebih jauh. Di banyak desa terpencil, TNI sering kali menjadi representasi pertama negara. Keberadaan babinsa di tingkat desa, misalnya, menjadikan TNI bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat.
Kebersamaan ini tercermin dalam banyak momentum lokal, seperti perayaan HUT TNI ke-80 di Kayuagung, Ogan Komering Ilir. Seorang bupati mengenakan seragam komponen cadangan dan berdiri bersama prajurit adalah simbol kuat: pertahanan bukan hanya urusan militer, melainkan tanggung jawab kolektif.
Komponen cadangan (Komcad) sendiri menjadi instrumen baru yang diatur dalam undang-undang pertahanan, mengingatkan bahwa rakyat adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pertahanan semesta Indonesia.
Meski demikian, kedekatan TNI dengan rakyat tidak boleh dimaknai sebagai justifikasi untuk mencampuri ranah politik praktis. Reformasi 1998 telah menegaskan arah TNI sebagai tentara profesional yang netral.
Pada point ini, dapat kita pahamkan, bahwa netralitas politik adalah kunci agar kepercayaan rakyat tetap terjaga. Sebab, sejarah mencatat, ketika militer terlalu larut dalam politik, profesionalisme terganggu dan kepercayaan publik bisa terkikis. TNI yang modern adalah TNI yang tetap dekat dengan rakyat, tetapi jauh dari tarik-menarik kepentingan politik praktis.
Ke depan, tantangan terbesar TNI adalah modernisasi. Indonesia tidak bisa mengandalkan semata-mata semangat heroik masa lalu untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks.
Persenjataan generasi lama harus digantikan oleh alutsista modern yang relevan dengan medan perang masa depan: pertahanan udara berbasis teknologi canggih, armada laut yang mampu mengamankan jalur perdagangan vital, serta kekuatan siber yang bisa menghadapi perang hibrida. Tanpa modernisasi yang serius, TNI berisiko tertinggal.
Namun modernisasi tidak hanya soal senjata. Modernisasi juga berarti membangun doktrin, kepemimpinan, dan kultur organisasi yang adaptif. Pendidikan prajurit harus selaras dengan perkembangan teknologi dan etika militer internasional.
Keterlibatan TNI dalam misi perdamaian PBB, misalnya, menjadi ladang pembelajaran penting: bagaimana tentara Indonesia tidak hanya dihormati karena keberanian, tetapi juga karena kemampuan menjalin kepercayaan dengan komunitas internasional.
Selain itu, TNI harus memanfaatkan momentum digitalisasi. Dunia pertahanan kini bergerak ke arah perang informasi, penguasaan big data, dan kecerdasan buatan.
Indonesia harus memastikan bahwa TNI tidak hanya kuat di medan fisik, tetapi juga tangguh di medan virtual. Keamanan siber kini sama pentingnya dengan pertahanan udara atau laut.
Dalam refleksi 80 tahun ini, ada tiga pesan penting yang patut digarisbawahi. Pertama, TNI harus tetap setia pada jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kedekatan dengan rakyat adalah fondasi yang tidak boleh hilang.
Kedua, modernisasi pertahanan adalah keniscayaan. Pemerintah bersama DPR perlu memastikan anggaran pertahanan dialokasikan secara konsisten dan transparan, agar TNI benar-benar mampu menjaga kedaulatan di tengah kompetisi geopolitik regional. Ketiga, netralitas politik TNI harus terus dijaga. TNI adalah milik seluruh bangsa, bukan alat kekuasaan siapa pun.
Delapan dekade TNI bukan sekadar catatan usia, melainkan bukti bahwa sebuah institusi bisa tetap relevan jika berakar pada rakyat dan adaptif terhadap zaman.
Editorial ini percaya, selama TNI terus menjaga kepercayaan rakyat, maka ke depan TNI akan tetap menjadi institusi yang disegani, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia. Selamat HUT ke-80 TNI. Semoga tetap kuat bersama rakyat, profesional, dan modern menghadapi tantangan masa depan. (imron supriyadi)
