PALEMBANG | KabarSriwijaya.NET – Upaya memperkuat fiskal daerah dan mempercepat pembangunan di Sumatera Selatan tak bisa lagi ditunda. Jumat pagi, 20 Juni 2025, Dewan Pimpinan Pusat Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan (DPP-BPMSS) menggelar sebuah forum diskusi strategis bertajuk “Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.
Diskusi digelar di Kedai Tiga Nyonya, kawasan Talang Semut, Palembang. Hadir sejumlah tokoh penting dari berbagai latar belakang—akademisi, mantan pejabat, hingga pakar pembangunan—yang satu suara: Sumatera Selatan butuh terobosan fiskal.
Acara yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 11.30 WIB ini dipandu langsung oleh Wakil Ketua I DPD BPMSS, Ir. H. Hadendli Ugihan, M.Si.. Forum berlangsung hangat namun kritis.
Ketua Umum DPP-BPMSS, Dr. Hadi Prayogo, M.I.Kom., menegaskan bahwa organisasi ini memang dibentuk untuk menjadi “lembaga pemikir” independen yang siap memberi masukan konstruktif kepada Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Sumatera Selatan—diminta maupun tidak diminta.
BACA ARTIKEL TERKAIT :
Sumsel dan Urusan PAD: Antara Mimpi Rakyat dan Kerja Akal Sehat
“Kami tidak hanya menyusun wacana, tapi siap mengemas hasil diskusi menjadi rekomendasi konkret terkait peningkatan PAD. Kami punya modal SDM: para profesor, doktor, hingga praktisi dari berbagai disiplin,” ujar Hadi tegas.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPMSS, Drs. H. Solichin Daud, mengingatkan bahwa PAD adalah jantung dari pembangunan daerah.
“Pembangunan butuh dana. Dan kita tak bisa hanya mengandalkan pusat. PAD harus digenjot secara signifikan dan berkelanjutan. BPMSS hadir sebagai jembatan antara harapan rakyat dan kebijakan daerah,” tandas Solichin.
Nada serupa ditegaskan Ketua Dewan Pakar BPMSS, Kgs. Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc., yang menggarisbawahi bahwa dunia telah berubah. Maka strategi peningkatan PAD pun tak bisa lagi konvensional.
“Kita butuh pendekatan baru—dari digitalisasi layanan, reformasi tata kelola, hingga kolaborasi dengan sektor swasta. PAD tidak bisa hanya mengandalkan yang itu-itu saja,” ujarnya.
Namun, pernyataan yang paling menyita perhatian datang dari mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Drs. H. Susno Duadji, S.H., M.H., yang kini menjabat Ketua Dewan Penasihat BPMSS.
Dengan gaya bicara lugasnya, Susno menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung perjuangan tim Sumsel ke Kementerian Keuangan, khususnya menyangkut Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum adil bagi provinsi ini.
“Kalau perlu, kita duduk langsung di Jakarta. Buka data, adu argumen. Ini bukan sekadar soal anggaran. Ini soal keadilan bagi rakyat Sumsel,” tegas Susno.
Diskusi yang berlangsung intens ini ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bersama. Namun lebih dari itu, forum ini menyisakan harapan besar: agar pertemuan semacam ini tak berhenti di agenda seremonial.
Para peserta sepakat, BPMSS harus terus menjadi ruang gagasan, tempat lahirnya terobosan, dan penjaga nalar kritis untuk pembangunan Sumsel yang lebih berpihak pada rakyat.
Karena di tengah tantangan fiskal, satu hal yang masih bisa diandalkan adalah keberanian untuk berpikir dan bertindak beda.
“Langkah kecil hari ini bisa menjadi tonggak sejarah Sumsel esok hari. Asal dikerjakan dengan hati jernih, pikiran tajam, dan niat yang tidak menyimpang,” pungkas salah satu peserta.
TEKS : AHMAD MAULANA | EDITOR : IMRON SUPRIYADI
