Palembang | KabarSriwijaya.NET — Keramaian kawasan pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman setiap Sabtu malam menjadi magnet baru bagi warga Palembang. Ruang publik itu menghadirkan hiburan, kuliner, dan aktivitas komunitas, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah kota menjadikan Palembang sebagai destinasi wisata perkotaan.
Kini pedestrian kemudian dialihkan ke CFN Atmo yang baru saja diresmikan Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Walikota Palembang, Ratu Dewa, Sabtu (18/04/2026).
Namun di balik geliat tersebut, para pelaku seni mengeluhkan minimnya dukungan anggaran. Ketua Dewan Kesenian Palembang, Muhamad Nasir, menyebut para seniman yang tampil di kawasan pedestrian belum mendapatkan perhatian yang memadai, ketika masih aktif di Pedestrian Jalan Sudirman.
Keluhan itu disampaikan Nasir saat menjadi narasumber dalam podcast Lentera Demokrasi yang dipandu Muhammad Uzair, Minggu 5 April 2026 (Link : Lentera Demokras).
Menurut dia, program pedestrian merupakan langkah positif karena membuka ruang interaksi publik dan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta komunitas seni. Namun dalam pelaksanaannya, seniman justru tampil tanpa dukungan dasar.
“Para seniman tampil tanpa dukungan konsumsi maupun transportasi. Mereka murni mengandalkan sumbangan penonton,” kata Nasir.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar 20 titik pertunjukan di kawasan tersebut. Pada setiap titik, seniman biasanya menyediakan wadah sederhana seperti kardus untuk menampung donasi dari pengunjung.
Kondisi ini, menurut Nasir, berbeda dengan kota lain seperti Yogyakarta dan Solo yang telah memiliki ekosistem seni lebih mapan. Di sana, dukungan masyarakat maupun pemerintah terhadap pelaku seni dinilai lebih terstruktur.
Di Palembang, kata dia, aktivitas pedestrian justru membuka peluang ekonomi bagi sektor lain. Pelaku UMKM mendapat fasilitas tempat berjualan, sementara pengelolaan parkir juga berpotensi menghasilkan pendapatan.
Di sisi lain, seniman sebagai pengisi utama pertunjukan belum memperoleh dukungan yang seimbang.
“UMKM difasilitasi dan bisa mendapatkan keuntungan, parkir juga menghasilkan. Tapi seniman justru diminta berkontribusi tanpa dukungan yang jelas,” ujarnya.
Nasir menambahkan, keluhan tersebut merupakan aspirasi langsung dari para pelaku seni dan komunitas. Mereka mengaku terbebani, terutama untuk biaya transportasi dan kebutuhan selama tampil.
Padahal, sejak awal, pedestrian Sudirman dirancang sebagai ruang publik yang menggabungkan hiburan, kuliner, dan seni budaya. Kesenian bahkan menjadi salah satu daya tarik utama yang diharapkan mampu memperkuat identitas kota.
Karena itu, Nasir menilai sudah seharusnya seni mendapatkan ruang yang layak, tidak hanya sebagai pelengkap suasana, tetapi juga sebagai bagian penting dari ekosistem kota.
“Agar kesenian tradisional bisa tampil dan dikenal masyarakat, harus ada panggung yang jelas. Termasuk dukungan anggaran, minimal untuk transportasi dan konsumsi,” katanya.
Dewan Kesenian Palembang, lanjut Nasir, tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan pedestrian tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah dalam mengembangkan ruang publik berbasis seni dan budaya.
Ia berharap pemerintah kota dapat melakukan evaluasi, khususnya dalam hal alokasi anggaran bagi pelaku seni. Tanpa dukungan yang memadai, keberlanjutan kegiatan dinilai akan sulit terjaga.
“Tidak harus besar, tetapi ada bentuk apresiasi yang jelas. Itu penting agar seniman bisa tampil maksimal,” ujarnya.
Keramaian pedestrian Sudirman memang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap ruang publik yang hidup. Namun bagi para seniman, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, melainkan juga dari sejauh mana mereka mendapatkan tempat yang layak dalam ruang tersebut.**
TEKS : TIM LENTERA DEMOKRASI | EDITOR : IMRON SUPRIYADI
