Islamic Center (IC) sejatinya bukan sekadar bangunan fisik yang megah. Ia adalah simbol hadirnya negara dalam memfasilitasi kehidupan keagamaan umat Islam secara bermartabat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Dalam banyak daerah, Islamic Center tumbuh menjadi jantung peradaban: pusat ibadah, pusat ilmu, pusat konsultasi sosial-keagamaan, bahkan pusat rekonsiliasi umat.
Namun, di sejumlah tempat—termasuk di Kabupaten Muara Enim— Badan Pelaksana Pendidikan Peningkatan Pemahaman Ajaran Dan Budaya Islam (BP4ABI) yang kemudian dikenal dengan Islamic Center justru menghadapi ironi sejarah: berdiri luas, tetapi sunyi; megah, tetapi kurang berfungsi.
Rumah Hantu
Fakta di lapangan tidak dapat kita pungkiri. Banyak ruangan di Islamic Center Muara Enim yang kosong, tak terpakai, bahkan sebagian gedung pertemuan di area samping-belakang tampak seperti “rumah hantu”—ada secara fisik, namun absen secara fungsi.
Padahal, aset ini dibangun dengan dana publik, dengan harapan menjadi rumah besar umat Islam. Ketika ruang-ruang itu dibiarkan mati suri, sesungguhnya yang terbengkalai bukan hanya bangunan, tetapi juga potensi peradaban.
Di sinilah pentingnya keberanian untuk melakukan pembacaan ulang (rethinking) atas fungsi Islamic Center. Kita perlu bergeser dari paradigma “gedung acara seremonial” menuju paradigma “ekosistem pelayanan umat”.
Seketariat bersama dan hidup setiap hari
Islamic Center tidak cukup hanya ramai ketika ada MTQ, peringatan hari besar Islam, atau kunjungan pejabat. Ia harus hidup setiap hari, berdenyut bersama kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu gagasan strategis yang patut dipertimbangkan adalah menjadikan Islamic Center sebagai sentra sekretariat bersama ormas dan lembaga keislaman.
Bayangkan jika Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPTQ, PCNU, PD Muhammadiyah, lembaga konsultasi keluarga, pusat bimbingan calon pengantin, bina mualaf, hingga layanan konseling keagamaan berada dalam satu kawasan yang sama.
Koordinasi akan menjadi lebih mudah, sinergi lebih nyata, dan umat akan merasakan kehadiran layanan keagamaan yang terintegrasi.
rumah bersama yang terbuka
Model ini bukan hal baru. Di banyak negara dan daerah lain, pusat keislaman berfungsi layaknya “one stop service” keagamaan.
Negara hadir bukan untuk mengontrol umat, tetapi untuk memfasilitasi kolaborasi. Dengan demikian, Islamic Center tidak lagi menjadi menara gading, melainkan rumah bersama yang terbuka dan produktif.
Lebih jauh, revitalisasi Islamic Center juga harus menyentuh kawasan manasik haji. Tidak berlebihan jika kita menyebut kondisi manasik haji yang ada hari ini sebagai “prihatin”.
kualitas pembinaan umat.
Miniatur Ka’bah terbengkalai, lingkungan kurang terawat, bahkan menyerupai kubangan—padahal manasik haji adalah ruang edukasi spiritual yang sangat penting.
Di sinilah calon jamaah haji belajar bukan hanya tata cara, tetapi juga makna ibadah. Jika ruang ini dibiarkan rusak, maka yang tercederai bukan sekadar estetika, tetapi juga kualitas pembinaan umat.
Padahal, area Islamic Center Muara Enim sangat luas dan menyimpan potensi pengembangan jangka panjang: pelatihan intensif manasik haji, pusat simulasi ibadah umrah dan haji, hingga wisata edukasi religi. Yang dibutuhkan bukan sekadar anggaran, tetapi ide pembaruan dan kepemimpinan visioner.
Di titik inilah relevan meminjam istilah Bung Karno: “progresif revolusioner.” Islamic Center membutuhkan kepemimpinan yang progresif dalam cara berpikir, dan revolusioner dalam keberanian melakukan perubahan.
Bukan kepemimpinan simbolik yang hanya menjalankan rutinitas, apalagi sekadar menjadi perpanjangan birokrasi. Jika Islamic Center dipimpin oleh figur yang terlalu nyaman dengan pola lama—sekadar menghadiri undangan, berkata “siap”, dan menjaga status quo—maka jangan berharap ada lompatan peradaban.
Kepemimpinan Islamic Center idealnya dipegang oleh sosok yang memahami dunia keumatan sekaligus tata kelola modern; yang mampu menjembatani ulama dan umara secara bermartabat; yang melihat Islamic Center bukan sebagai jabatan, tetapi sebagai amanah sejarah.
kemandirian anggaran.
Aspek krusial lain yang tak kalah penting adalah kemandirian anggaran. Selama ini, problem klasik yang muncul adalah ketergantungan Islamic Center pada instansi lain—bahkan harus “menginduk” atau meminta dukungan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dari perspektif tata kelola keagamaan, ini menyisakan persoalan etik dan administratif. Kesan “ulama meminta-minta kepada umara” tentu tidak sehat, dan secara teknis justru membuat pengelolaan program menjadi berbelit.
Islamic Center harus didorong menjadi lembaga yang mandiri secara anggaran, dengan payung hukum yang jelas.
Peraturan Bupati
Idealnya memang Peraturan Daerah (Perda), namun kita realistis bahwa proses Perda panjang dan sarat dinamika politik.
Dalam konteks kebijakan daerah, Peraturan Bupati (Perbup) bisa menjadi langkah strategis dan pragmatis, selama memiliki sandaran regulatif yang memadai.
Di sinilah pentingnya kajian hukum yang cermat, serta komunikasi yang baik dengan DPRD dan pemangku kebijakan.
Upaya membangun jejaring dengan DPRD, tokoh-tokoh ormas, dan figur strategis—termasuk melalui jalur kultural seperti PCNU—adalah bagian dari ikhtiar yang sah dan terhormat.
Sinergi tidak selalu lahir dari ruang formal, tetapi sering kali dari kepercayaan personal yang dibangun lama. Ketika jalur-jalur ini bertemu, maka kepentingan umat dapat diperjuangkan secara elegan dan konstitusional.
Pada akhirnya, menghidupkan Islamic Center Muara Enim bukan sekadar soal gedung atau struktur organisasi. Ini adalah soal arah peradaban.
menjadi monumen sunyi
Apakah kita ingin Islamic Center tetap menjadi monumen sunyi, atau menjelma menjadi pusat pembinaan umat yang hidup, inklusif, dan berdaya? Apakah kita berani keluar dari rutinitas, atau memilih aman dalam kebiasaan lama?
Harapan besar tentu terletak pada generasi pengelola yang mau bekerja bersama, saling percaya, dan saling menguatkan. Jika ruang-ruang Islamic Center dapat dimanfaatkan untuk pelatihan intensif LPTQ, pemberdayaan SDM calon kafilah MTQ, Bina Muallaf, dan program-program keumatan lainnya, maka masjid dan Islamic Center akan kembali menjadi pusat cahaya—bukan sekadar bangunan.
Semoga ikhtiar ini mendapat jalan terbaik dari Allah SWT. Sebab ketika niatnya adalah kemaslahatan umat, dan jalannya ditempuh dengan kebijaksanaan, maka pertolongan-Nya selalu lebih dekat dari yang kita duga. Aamiin.**
Muaraenim, 24 Februari 2026
