Langkah Pemerintah Kota Palembang meluncurkan layanan jemput sampah besar patut diapresiasi. Kebijakan yang diinisiasi Wali Kota Ratu Dewa ini bukan sekadar solusi teknis atas persoalan sampah rumah tangga berukuran besar, melainkan juga sinyal keseriusan pemerintah dalam merespons problem klasik perkotaan: tumpukan sampah yang kerap berujung pada banjir dan degradasi lingkungan.
Ketika warga kini dapat dengan mudah menyingkirkan kasur bekas, lemari usang, hingga peralatan elektronik melalui layanan resmi, maka satu simpul persoalan telah diurai—yakni akses.
Namun, editorial ini perlu menegaskan: layanan jemput sampah hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Persoalan sampah di kota besar tidak selesai hanya dengan memindahkan sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan.
Tanpa perubahan paradigma pengelolaan, kebijakan ini berisiko hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Sampah tetap menumpuk, hanya lokasinya yang berubah.
Karena itu, momentum kebijakan ini harus dilanjutkan dengan langkah yang lebih strategis: membangun sistem ekonomi sirkular yang menjadikan sampah sebagai sumber daya.
BACA ARTIKEL TERKAIT :
DLH Palembang Luncurkan Layanan Jemput Sampah Besar
Di banyak negara maju, sampah telah lama dipandang bukan sebagai beban, melainkan peluang ekonomi. Jepang, misalnya, dikenal dengan sistem pemilahan sampah yang ketat hingga tingkat rumah tangga.
Sampah dipisahkan menjadi berbagai kategori—plastik, organik, logam, hingga elektronik—yang kemudian diolah kembali menjadi bahan baku industri.
Bahkan, kota seperti Kamikatsu menargetkan zero waste dengan mendaur ulang hampir seluruh limbahnya. Di Swedia, teknologi waste-to-energy memungkinkan sampah diubah menjadi energi listrik dan panas bagi rumah tangga. Negara ini bahkan mengimpor sampah dari negara lain untuk menjaga keberlanjutan industrinya.
Contoh lain datang dari Belanda yang mengembangkan konsep circular economy dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan konstruksi, jalan, hingga furnitur baru.
Sampah organik diolah menjadi kompos berkualitas tinggi atau biogas yang digunakan sebagai energi alternatif. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan nilai ekonomi baru.
Belajar dari praktik global tersebut, Palembang memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Setidaknya ada dua langkah realistis yang bisa segera dilakukan.
Pertama, membangun sistem pemilahan sampah dari sumbernya. Pemkot perlu mendorong—bahkan mewajibkan—warga untuk memisahkan sampah plastik dan sampah organik sejak dari rumah. Kebijakan ini memang tidak mudah, tetapi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sampah modern.
Kedua, mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Sampah dapur dan limbah sayuran yang selama ini dianggap tidak bernilai, justru memiliki potensi besar sebagai pupuk organik.
Jika dikelola secara sistematis, hasilnya dapat disalurkan kepada petani di sekitar Palembang. Ini bukan sekadar solusi lingkungan, tetapi juga solusi ekonomi.
Di tengah harga pupuk kimia yang terus meningkat—terutama pupuk non-subsidi—kehadiran pupuk organik dari limbah kota dapat menjadi alternatif yang murah dan berkelanjutan.
Petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada produk industri, sementara kota mampu mengurangi beban sampahnya secara signifikan.
Adapun untuk sampah anorganik, terutama plastik dan elektronik, Pemkot Palembang perlu mulai menjajaki kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga internasional.
Menghadirkan tenaga ahli dari luar negeri yang telah berpengalaman dalam teknologi daur ulang menjadi langkah strategis. Transfer pengetahuan dan teknologi akan mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di kota ini. Tidak ada salahnya belajar dari mereka yang telah lebih dahulu berhasil.
Lebih dari itu, keberhasilan kebijakan ini tetap bertumpu pada kesadaran kolektif masyarakat. Apa yang disampaikan Kepala DLH Ahmad Mustain bahwa perubahan perilaku adalah kunci, menjadi catatan penting.
Tanpa partisipasi aktif warga, sebaik apa pun sistem yang dibangun akan sulit berjalan efektif. Respons positif warga seperti Priadi (52) menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya siap berubah—asal diberi kemudahan dan arah yang jelas.
Pada akhirnya, layanan jemput sampah besar adalah langkah awal yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh berhenti di sana. Kota modern dituntut tidak hanya bersih, tetapi juga cerdas dalam mengelola sumber dayanya.
Sampah bukan akhir dari siklus konsumsi, melainkan awal dari siklus produksi baru. Jika Palembang mampu mengubah cara pandang ini, maka kota ini tidak hanya akan bersih dan bebas banjir, tetapi juga mandiri secara ekologis dan ekonomi.
Kini, pilihan ada di tangan pemerintah dan masyarakat: apakah akan terus berkutat pada pola lama “buang dan lupakan”, atau berani melangkah menuju masa depan di mana sampah menjadi berkah. (newsroom/imronsupriyadi).
