Suatu malam di pinggiran kota, lampu-lampu menyala temaram. Sebuah televisi berkedip, kipas angin berputar pelan, dan rice cooker di sudut dapur menghangatkan nasi yang tak pernah benar-benar dingin. Di rumah sederhana itu, listrik bukan sekadar energi—ia adalah napas kehidupan.
Pemilik rumah baru saja membeli token listrik Rp100 ribu. Angka yang tampak kecil, nyaris rutin, bahkan tak banyak dipikirkan. Tapi di balik angka itu, tersimpan sebuah cerita panjang tentang kebijakan, subsidi, dan beban negara yang tak kasat mata.
Harga yang Tak Pernah Dibayar Penuh
Secara ekonomi, harga listrik di Indonesia tidak pernah benar-benar dibayar sesuai ongkos produksinya. Biaya pokok penyediaan listrik—yang mencakup pembangkit, bahan bakar, distribusi, hingga kurs dolar—berada di kisaran Rp1.400–Rp1.600 per kWh.
Namun bagi pelanggan kecil, khususnya rumah tangga 450 VA, tarifnya hanya sekitar Rp415 per kWh.
Selisihnya bukan kecil.
Untuk setiap 1 kWh yang dikonsumsi rakyat miskin, negara “menanggung” lebih dari Rp1.000. Dalam satu bulan, sebuah keluarga sederhana bisa mengonsumsi sekitar 50 kWh. Artinya, ketika mereka membayar sekitar Rp20 ribu, nilai listrik yang mereka pakai sebenarnya mendekati Rp70 ribu.
Ada selisih Rp50 ribu yang tidak dibayar.
Pertanyaannya: siapa yang menutupnya?
Mitos Subsidi Silang
Di ruang-ruang diskusi publik, sering muncul anggapan sederhana: kelas atas menanggung kelas bawah. Mereka yang rumahnya besar, ber-AC, dan berdaya listrik tinggi dianggap membayar lebih mahal untuk menutup subsidi masyarakat miskin.
Anggapan itu tidak sepenuhnya keliru—tetapi jauh dari cukup.
Pelanggan rumah tangga besar, misalnya dengan daya 3.500 VA ke atas, memang membayar tarif lebih tinggi, sekitar Rp1.699 per kWh. Jika dibandingkan dengan biaya produksi rata-rata Rp1.444, ada selisih sekitar Rp255 per kWh yang bisa dianggap sebagai “kontribusi”.
Namun angka ini kecil jika dibandingkan dengan subsidi yang diterima kelompok bawah.
Sederhananya, untuk menutup subsidi satu pelanggan miskin, dibutuhkan sekitar empat pelanggan kelas atas.
Masalahnya, komposisi pelanggan tidak seimbang.
Dari sekitar 85 juta pelanggan listrik nasional, lebih dari 38 juta adalah pelanggan subsidi. Sementara pelanggan kelas atas jumlahnya jauh lebih sedikit. Akibatnya, skema subsidi silang tidak pernah benar-benar cukup menutup kebutuhan.
Negara Masuk Membayar
Di titik inilah negara mengambil peran.
Pemerintah tidak membeli token listrik seperti masyarakat. Namun pemerintah membayar sesuatu yang jauh lebih besar: selisih antara harga jual listrik dan biaya produksinya.
Skemanya sederhana. PLN menjual listrik kepada masyarakat dengan tarif yang telah ditentukan pemerintah. Jika tarif itu lebih rendah dari biaya produksi, PLN akan mencatatkan selisih sebagai beban. Selisih inilah yang kemudian diganti oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi dan kompensasi.
Dengan kata lain, negara membayar “utang” rakyat kepada PLN.
Dalam satu tahun, nilainya tidak kecil. Subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di kisaran Rp70 triliun. Angka yang setara dengan pembangunan puluhan rumah sakit besar, ribuan kilometer jalan, atau program pendidikan nasional.
Token Rp100 Ribu yang Menipu Persepsi
Mari kembali ke token Rp100 ribu tadi.
Bagi pelanggan subsidi, nilai listrik yang didapat bisa mencapai lebih dari 200 kWh. Jika dihitung dengan harga keekonomian, nilai riil listrik itu bisa mendekati Rp300 ribu.
Artinya, lebih dari dua pertiga biaya listrik sebenarnya tidak dibayar oleh pengguna.
Di sisi lain, pelanggan kelas menengah yang membeli token dengan nilai sama hanya memperoleh sekitar 60–70 kWh. Sementara pelanggan kelas atas bahkan mendapatkan lebih sedikit lagi.
Ketimpangan ini bukan kesalahan. Ia adalah desain kebijakan.
Namun desain ini juga menciptakan ilusi: bahwa listrik murah adalah hal yang “normal”, padahal ia adalah hasil intervensi besar negara.
Beban yang Diam-diam Membesar
Subsidi listrik, seperti subsidi energi lainnya, memiliki sifat yang unik. Ia tidak terasa secara langsung, tetapi dampaknya besar dalam jangka panjang.
Ketika harga energi global naik atau nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi listrik meningkat. Namun tarif tidak serta-merta naik, karena mempertimbangkan daya beli masyarakat. Selisih yang harus ditanggung negara pun membesar.
Di sisi lain, konsumsi listrik terus meningkat. Elektrifikasi desa, pertumbuhan kelas menengah, dan penggunaan peralatan listrik modern membuat permintaan energi naik setiap tahun.
Kombinasi ini menciptakan tekanan fiskal yang tidak kecil.
Dilema Kebijakan
Pemerintah berada dalam posisi yang tidak sederhana.
Jika subsidi dikurangi:
- Tarif listrik naik
- Daya beli masyarakat turun
- Risiko gejolak sosial meningkat
Jika subsidi dipertahankan:
- Beban APBN membesar
- Ruang fiskal menyempit
- Investasi sektor lain tertekan
Ini adalah dilema klasik dalam kebijakan energi: antara keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal.
Siapa yang Sebenarnya Membayar?
Pada akhirnya, tidak ada listrik yang benar-benar gratis.
Ketika masyarakat miskin membayar lebih murah, selisihnya dibayar oleh negara. Dan negara, pada gilirannya, memperoleh uang dari pajak—yang juga berasal dari masyarakat, termasuk kelas menengah dan dunia usaha.
Artinya, subsidi listrik adalah bentuk gotong royong ekonomi nasional, meski tidak selalu disadari.
Kelas atas berkontribusi melalui tarif yang lebih mahal. Kelas menengah melalui pajak dan konsumsi. Negara menjadi perantara yang menyalurkan kembali sumber daya itu kepada kelompok yang lebih lemah.
Listrik sebagai Cermin Negara
Di balik angka-angka tarif dan token, listrik sesungguhnya adalah cermin dari arah kebijakan negara.
Ia menunjukkan bagaimana negara memilih untuk melindungi yang lemah, sekaligus menanggung konsekuensi fiskalnya. Ia juga memperlihatkan batas kemampuan sistem—bahwa tidak semua beban bisa dialihkan ke pasar atau kelompok tertentu.
Token Rp100 ribu di tangan rakyat mungkin tampak sederhana. Tetapi di baliknya, ada aliran uang negara, keputusan politik, dan strategi ekonomi yang kompleks.
Dan selama lampu-lampu itu tetap menyala, cerita tentang subsidi ini akan terus berjalan—diam-diam, tetapi mahal.**
Teks : NewsRoom (diolah dari berbagai sumber).
