PALEMBANG | KabarSriwijaya.NET – Di Aula Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, Rabu (24/09/2025), puluhan peserta tampak serius menyimak pemaparan demi pemaparan. Tidak hanya kepala madrasah, pejabat KUA, dan humas satuan kerja, tetapi juga tampak seorang narasumber yang jarang muncul di forum-forum kementerian: juru bahasa isyarat.
Suasana workshop kali ini terasa berbeda. Mengusung tema implementasi SE Sekjen Nomor 29 Tahun 2025, acara ini bukan sekadar membahas teknis publikasi, melainkan mengupas cara Kemenag Sumsel membangun transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang inklusif.
Kepala Bagian Tata Usaha, H. Taufiq, membuka acara dengan menekankan pentingnya keterbukaan informasi. “Publikasi bukan hanya soal data, melainkan bagian dari tanggung jawab kita untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
- Transparansi, Inklusivitas, dan Masa Depan Publikasi Kinerja Kementerian Agama
Menurutnya, publikasi yang baik bukanlah sekadar laporan angka, tetapi narasi kinerja yang bisa diakses siapa saja—termasuk penyandang disabilitas.
Langkah menghadirkan juru bahasa isyarat ini bukan simbol seremonial belaka. Kemenag Sumsel mengundang Septiananda Rahmadiani, ahli bahasa isyarat, untuk memaparkan cara berkomunikasi inklusif.
“Bahasa isyarat adalah jembatan untuk memastikan setiap capaian dan kinerja Kemenag Sumsel tersampaikan secara utuh. Transparansi sejati adalah transparansi yang merangkul semua orang,” ujar Taufiq.
Materi yang dibawakan Septiananda tak hanya teknis. Ia menggugah peserta bahwa bahasa isyarat mampu mengubah relasi antara institusi dan penyandang disabilitas. Informasi yang kompleks dan formal bisa diterjemahkan secara presisi. Inilah komunikasi publik yang tidak hanya modern, tetapi juga berkeadilan.
Diskusi dan tanya jawab pun berlangsung hidup. Peserta dari berbagai unit kerja Kemenag Sumsel mempertanyakan teknik publikasi kreatif hingga tata cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
Dari situ tergambar bahwa publikasi kinerja kini tidak lagi dilihat sebagai beban administratif, melainkan sebagai upaya membangun reputasi dan citra yang nyata.
Workshop ini menjadi penanda langkah maju Kemenag Sumsel. Di tengah era digital, publikasi yang inklusif bukan sekadar wacana, tetapi keharusan. Langkah ini diharapkan menjadi model bagi instansi pemerintah lain yang ingin membangun komunikasi publik lebih modern, transparan, dan humanis.**
TEKS : RELEASE / YULIE | EDITOR : IMRON SUPRIYADI
