OKI – YOGYAKARTA | KabarSriwijaya.NET — Pagi Yogyakarta terasa seperti kota kecil yang sedang menyaksikan babak baru tata kelola pemerintahan.
Di sebuah aula di Kampus Universitas Gadjah Mada, Jumat, 19 September 2025, nama Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) disebut lantang oleh panitia seminar nasional GM-DTGI.
Dalam daftar pemenang, kabupaten di timur Sumatera Selatan itu menempati posisi sepuluh besar nasional dalam tata kelola transformasi digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyerahkan piagam penghargaan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika OKI. Muttaqin Noviandy Shariff, Kabid Layanan e-Government yang mewakili, tersenyum kaku.
“Ini jadi penanda bahwa apa yang kami susun beberapa tahun terakhir mulai terlihat hasilnya,” katanya seusai acara.
Melebihi Sekadar Indeks Teknologi
Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) yang dibacakan hari itu bukan sekadar lomba teknologi.
Indeks yang dikembangkan oleh tim peneliti UGM itu mengukur seberapa matang kebijakan digital pemerintah daerah: tata kelola data, desain platform, keamanan siber, privasi warga, hingga partisipasi publik.
“GM-DTGI ini alat ukur menyeluruh,” kata Prof. Syaiful Ali, Ketua Peneliti GM-DTGI. “Kami menilai kesiapan dan implementasi daerah, bukan hanya aplikasi yang mereka pasang.”
Langkah Panjang dari Perda SPBE ke Smart City
OKI merancang transformasi digitalnya dengan langkah-langkah bak masterplan. Ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ada masterplan smart city 2023–2028.
Ada arsitektur dan peta rencana SPBE 2024. Lalu penguatan pusat data, jaringan terpadu, hingga literasi digital untuk aparatur sipil negara dan masyarakat.
Semua itu diikat oleh semangat kolaborasi. “Transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Muttaqin. “Kami menggandeng pemerintah daerah lain, akademisi, bahkan pihak swasta untuk memecahkan tantangan dan keterbatasan.”
Layanan Publik Jadi Ukuran
Dalam sistem e-government OKI, layanan publik menjadi barometer keberhasilan. Warga bisa mengurus izin secara daring, memantau informasi bantuan sosial, hingga menyampaikan keluhan dengan lebih cepat. Diskominfo OKI menyebut keterpaduan data sebagai kunci: satu warga, satu data, satu akses.
Wakil Menteri Nezar Patria dalam pidato kuncinya menyebut transformasi digital harus terasa oleh masyarakat. “Bukan sekadar aplikasi, tapi akses layanan publik yang lebih mudah dan efisien,” katanya.
Ia juga menyebut rencana pemerintah pusat mendorong Single ID dan DTSEN (Data Teknologi Sektor Ekonomi Nasional) agar kebijakan publik semakin tepat sasaran.
Belajar Mengelola Data, Belajar Mengelola Kepercayaan
Di balik semua indikator, OKI sedang belajar dua hal: mengelola data dan mengelola kepercayaan publik. Data warga yang akurat membuat kebijakan lebih presisi. Kepercayaan publik mempercepat penerimaan layanan baru. Di sinilah literasi digital untuk ASN dan masyarakat memainkan peran penting.
“Visi kepala daerah kami jelas: pelayanan publik harus efektif lewat layanan elektronik,” ujar Muttaqin. “Kalau kami gagal mendidik aparatur dan masyarakat, semua infrastruktur digital itu hanya akan jadi pajangan.”
Jalan Panjang Menuju Digitalisasi yang Inklusif
Bagi pengamat kebijakan publik, prestasi OKI adalah contoh daerah non-metropolitan yang mampu mengubah diri menjadi laboratorium digital. Sementara bagi warga, ini berarti jalur yang lebih pendek menuju layanan pemerintah.
Diskominfo OKI mengaku belum puas. Setelah berada di sepuluh besar nasional, target berikutnya adalah memperluas keterlibatan publik, memperkuat keamanan siber, dan mengembangkan aplikasi lintas sektor.
Menjahit Masa Depan Digital dari Daerah
OKI bukan hanya sebagai pemenang penghargaan, tapi juga sebagai cerita tentang daerah yang sedang menjahit masa depan digitalnya. Dari perda SPBE ke smart city, dari data ke kepercayaan, dari seminar kampus ke kehidupan warga.
Penghargaan GM-DTGI 2025 mungkin hanya satu titik di peta panjang transformasi. Tapi dari titik kecil itu, OKI menunjukkan bahwa digitalisasi bukan monopoli kota besar atau pusat pemerintahan. Di timur Sumatera Selatan, sebuah kabupaten sedang menulis bab barunya dalam buku besar transformasi digital Indonesia.
TEKS : BAGUS SANTOSA | EDITOR : IMRON SUPRIYADI
