Masuknya Palembang dalam 10 besar kota paling maju di luar Jawa versi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) patut diapresiasi. Di tengah persaingan antarwilayah yang semakin kompetitif, capaian itu menunjukkan bahwa ibu kota Sumatera Selatan tersebut tidak berjalan di tempat. Ada kerja pembangunan yang bergerak, ada tata kelola yang mulai berubah, ada modernisasi layanan publik yang perlahan mulai dirasakan.
Namun, penghargaan tetaplah penghargaan. Ia akan kehilangan makna ketika hanya berhenti sebagai piagam yang dipajang di dinding kantor pemerintahan, tetapi tidak menyentuh kebutuhan paling dasar rakyat: pekerjaan, harga pangan yang terjangkau, pendidikan layak, pelayanan kesehatan, dan kepastian hidup yang lebih baik.
Di sinilah letak tantangan terbesar Palembang setelah menerima pengakuan dari BRIN. Kota ini tidak boleh terjebak pada euforia prestasi administratif semata.
Sebab ukuran kemajuan kota sejatinya bukan hanya indeks, skor, dan peringkat, melainkan seberapa banyak rakyat kecil merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kita tidak menutup mata bahwa Palembang memang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Infrastruktur tumbuh, wajah kota berubah, layanan publik mulai terdigitalisasi, dan investasi mulai berdatangan.
Kawasan Jakabaring berkembang menjadi pusat ekonomi baru. Aktivitas perdagangan dan kuliner semakin hidup. Kota ini juga semakin dikenal sebagai simpul pertumbuhan ekonomi di Sumatera bagian selatan.
Akan tetapi, di balik wajah modern itu, masih tersimpan persoalan klasik yang belum terselesaikan secara mendasar. Pengangguran anak muda masih tinggi. Kemiskinan perkotaan belum benar-benar turun signifikan.
Kawasan pinggiran masih tertinggal dibanding pusat kota. Banjir musiman terus menghantui. Sementara banyak warga kecil tetap berjibaku dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Karena itu, penghargaan dari BRIN seharusnya tidak dimaknai sebagai garis akhir keberhasilan, melainkan alarm moral bahwa pemerintah kota kini memiliki tanggung jawab lebih besar untuk membuktikan manfaat konkret pembangunan kepada rakyat.
Palembang perlu segera mengubah orientasi pembangunan dari sekadar mengejar citra kota maju menjadi pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
yang maju bukan hanya kota dengan gedung tinggi dan jalan lebar, tetapi kota yang mampu menyediakan pekerjaan bagi warganya dan menjaga dapur rakyat tetap mengepul.
Ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Palembang agar penghargaan ini tidak berhenti sebagai seremoni.
Pertama, memperluas program padat karya berbasis kampung dan kelurahan. Pemerintah kota dapat mengalokasikan anggaran pembangunan lingkungan dengan melibatkan langsung warga setempat.
Program perbaikan drainase, sanitasi, pengecatan kawasan, normalisasi sungai kecil, hingga penataan pasar tradisional harus menjadi ruang penciptaan lapangan kerja sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kedua, memperkuat ekonomi mikro dan UMKM secara serius, bukan sekadar pelatihan seremonial. Banyak pelaku usaha kecil di Palembang sebenarnya memiliki potensi besar, terutama sektor kuliner, kerajinan, dan perdagangan tradisional.
Namun mereka terbentur modal, pemasaran, dan akses teknologi. Pemerintah harus hadir melalui kredit ultra ringan, pendampingan bisnis berkelanjutan, hingga penyediaan pasar digital lokal yang benar-benar berjalan.
Ketiga, pembangunan harus mulai bergeser ke wilayah pinggiran dan kawasan miskin kota. Selama ini pembangunan lebih banyak terasa di pusat kota dan kawasan tertentu.
Padahal ketimpangan antarkawasan dapat memicu masalah sosial baru. Pemerintah kota harus berani membuat peta prioritas pembangunan berbasis kebutuhan rakyat, bukan hanya berbasis proyek fisik yang mudah terlihat.
Keempat, Palembang perlu menciptakan ekosistem investasi yang menyerap tenaga kerja lokal. Jangan sampai investasi hanya menghadirkan bangunan dan keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu, sementara anak-anak muda Palembang tetap menganggur. Pemerintah harus mensyaratkan pelatihan dan perekrutan tenaga kerja lokal dalam setiap investasi baru.
Kelima, persoalan pangan dan inflasi harus menjadi perhatian serius. Tidak ada artinya kota mendapat predikat maju jika rakyat kesulitan membeli kebutuhan pokok.
Pemerintah daerah perlu memperkuat pasar murah, distribusi pangan, dan pengawasan harga agar gejolak ekonomi tidak langsung memukul masyarakat kecil.
Palembang juga harus berhati-hati terhadap jebakan “kemajuan semu”. Banyak kota terlihat modern di permukaan, tetapi rapuh dalam fondasi sosialnya.
Ketika ruang publik makin baik tetapi kriminalitas meningkat, ketika investasi tumbuh tetapi pengangguran tetap tinggi, atau ketika layanan digital maju tetapi pendidikan dasar masih tertinggal, maka kemajuan itu sejatinya belum utuh.
BACA ARTIKEL TERKAIT :
Karena itu, penghargaan dari BRIN harus dibaca sebagai momentum introspeksi sekaligus peluang memperbaiki arah pembangunan. Pemerintah Kota Palembang perlu membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat sipil, kampus, pelaku UMKM, komunitas kampung, hingga kelompok muda agar kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat bawah.
Palembang memang sedang bergerak menuju kota modern. Namun sejarah selalu mengajarkan bahwa ukuran utama kemajuan bukanlah banyaknya penghargaan, melainkan seberapa sedikit rakyat yang lapar, seberapa mudah warga mendapatkan pekerjaan, dan seberapa besar harapan hidup masyarakat kecil terhadap masa depannya. Di situlah sesungguhnya wajah kota maju diuji. (newsroom/imron supriyadi)
